Profil Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)

img20151208144914Adalah Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) sebagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berperan sebagai aparatus  Pemerintah dengan tugas dan fungsi meningkatkan kualitas hubungan umat beragama di Indonesia. Dengan kata lain, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal.[1]

PKUB mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama. Dalam penyelenggaraan tugasnya, Pusat Kerukunan Umat Beragama menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan, harmonisasi umat beragama, dan bimbingan masyarakat Konghucu, 2) Pelaksanan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan, harmonisasi umat beragama, dan bimbingan masyarakat Konghucu, 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan, harmonisasi umat beragama, dan bimbingan masyarakat Konghucu, 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan harmonisasi umat beragama, dan bimbingan masyarakat Konghucu, dan 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pusat Kerukunan Umat Beragam memliki visi yakni: “Kerukunan dan Kedamaian dalam Beragama”. Sedangkan misi: 1) Memelihara dan meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama melalui pemberdayaan majelis agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 2) Meningkatkan pengembangan wawasan multikultural umat beragama dan penanganan isu-isu kerukunan, 3) Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan dan pendidikan agama Konghucu. Pusat Kerukunan Umat Beragama juga memiliki motto: “Merukunkan Masyarakat dan Memasyarakatkan Kerukunan.

Mengenai Susunan Organisasi, Pusat Kerukunan Umat Beragama terdiri atas: Bidang Pembinaan Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan, Bidang Harmonisasi Umat Beragama, Bidang Bimbingan Masyarakat Konghucu, dan Subbagian Tata Usaha Pusat. Untuk Bidang Pembinaan Lembaga Kerukunan Agama dan Lemabaga Keagamaan terdiri atas Subbidang Forum Kerukunan Umat Beragama. Untuk Bidang Harmonisasi Umat Beragama terdiri atas Subbidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural, dan Subbidang Penanganan isu kerukunan. Untuk Bidang Bimbingan Masyarakat Konghucu terdiri atas: Subbidang Urusan Agama Konghucu, dan Subbidang Pendidikan Konghucu.[2]

Untuk mewujudkan kerukunan umat beragama selama ini PKUB telah mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagai aktor kerukunan. Terdapat empat konsentrasi kegiatan yang menjadi fokus PKUB dalam mewujudkan Program Kerukunan Umat Beragama, yakni perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama; peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan; pemberdayaan lembaga keagamaan dan institusi media; dan pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.

Melalui keempat kegiatan tersebut, PKUB berharap dapar terbentuk kondisi kerukunan substantif, bukan sekedar kerukunan simbolis. Untuk memastikan tercapainya kerukunan substantif, pelibatan aktor-aktor kerukunan dalam berbagai kegiatan tidak hanya pada tataran kelompok elit, namun juga melibatkan kelompok akar rumput. Mereka itu adalah tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, unsur pemuda, yang secara lebih spesifik diwakili kalangan mahasiswa dan pelajar. Pelibatan dan peran aktif para aktor kunci kerukunan inilah yang memberikan optimisme PKUB untuk benar-benar dapat mewujudkan kondisi kerukuan substantif.[3]

Pemerintah khususnya Kementerian Agama telah berupaya memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, serta unsur pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kerukunan, seperti peningkatan wawasan multikultural, kemampuan manajemen pencegahan dan penangan konflik, maupun kegiatan promosi kerukunan beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai.[4]

Dilihat dari berbagai upaya tersebut tentu diharapkan dapat menunjukkan perkembangan positif dengan menurunnya frekuensi konflik keagamaan dan meningkatnya jalinan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dalam penanganan beberapa kasus, konflik dapat dicegah hingga tidak sampai menimbulkan efek kekerasan dengan melibatkan komunikasi dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk melihat realita kasus sesungguhnya. Untuk itu sebagai organisasi yang khusus mengurusi masalah kerukunan umat beragama di Indonesia, tentu berbagai strategi telah diprogramkan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) yang tidak lepas pula dengan hubungan unit lain sebagai mitra kerja penunjang program PKUB.

Adapun yang menjadi titik sorot program sebagai bahan penelitian penulis yakni program peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan dan pemberdayaan lembaga keagamaan yang melibatkan tokoh agama sebagai peran utama dalam menjaga kerukunan hubungan antar umat beragama di masyarakat. Melalui peran tokoh agama, PKUB dapat merealisasikan upaya terjalinnya hubungan kerukunan umat beragama di masyarakat. Tentunya, yakni dengan membangun kemitraan aktif dengan tokoh-tokoh agama dan komunikasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang telah tersebar di setiap wilayah Indonesia. [Hikmah]

[1]Wawan Djunaedi dkk, Kaleidoskop Kerukunan Umat Beragama di indonesia,  (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2014), hal. vii.

[2]Organisasi Pusat Kerukunan Umat Beragama, (http://pkub.kemenag.go.id/ index.php? a=artikel&id=17514&t=3609, diakses pada 10 Desember 2015).

[3]Wawan Djunaedi dkk, Kaleidoskop Kerukunan Umat Beragama di indonesia,  (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2014), hal. viii.

[4]Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, hal. 10.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s