Pandangan Al-Qur’an tentang KORUPSI

korupsiaDalam kehidupan, manusia tak pernah lepas dengan perkara-perkara kejahatan, baik dalam dunia politik, ekonomi, sosial, dsb. Hal disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat keburukan dengan berbagai kepentingan yang melingkupi dirinya. Salah satu kejahatan yang hampir menjadi budaya adalah korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit yang selalu menjakit baik pemerintah maupun masyarakat. Korupsi dapat menghancurkan suatu bangsa. Korupsi dengan berbagai cara dan bentuknya, telah menjadi permasalahan yang tak kunjung padam terutama dalam pemerintahan sehingga menuntut adanya penuntasan. Hal ini menjadi masalah yang sangat pelik, karena korupsi sangat merugikan jutaan orang berkenaan dengan penyelewengan dana dan wewenang amanat.

Di negeri Indonesia sendiri, korupsi juga telah merebah dan membudidaya sehingga menjadi permasalahan negara. Peran pemerintah yang telah menjadi kepercayaan rakyat, justru tak mengindahkan dan merusak kepercayaan itu. Maka, apa yang menjadi penyebab pemerintah-pemerintah kita yang sudah tidak lagi mengedepankan moral dan tak menyadari akan tanggung jawab dirinya. Menjadi hal yang sangat ironis, Indonesia yang menjadi negara yang mayoritas beragama Islam dan mengedepankan nilai-nilai spiritual, kini mengalami krisis dibandingkan negara-negara tetangga.

Sebagai umat mayoritas di negara ini, tentu menjadi peran yang diharapkan dalam mengentaskan perkara korupsi. Dalam perspektif ajaran Islam, korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat terkutuk karena berdampak pada kehancuran ekonomi dan merampas hak masyarakat. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan membahas bagaimana pandangan Islam mengenai perkara korupsi. Kita akan disajikan berbagai ayat-ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan korupsi baik dalam hal bentuk perbuatannya maupun hukuman bagi pelakunya. Sebagai solusi dalam konteks keindonesiaan, adanya undang-undang Indonesia sendiri juga akan dikaji dalam pembahasan sebagai penambahan solusi atau penyelesaian perkara korupsi. Dengan demikian, diharapkan pemahaman yang benar mengenai sisi negatif dari perbuatan korupsi dalam kehidupan manusia khususnya dalam dunia pemerintahan, kita dapat menemukan solusi terbaik dalam pencegahannya dan memutuskan hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi.

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata korupsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu corruption, yang artinya penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi atau orang lain.[1]

Menurut JW. Schoorl Korupsi adalah penggunaan kekuasaan negara untuk memperoleh penghasilan, keuntungan, atau prestise perorangan atau untuk memberi keuntungan bagi sekelompok orang atau suatu kelas sosial dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan norma akhlak yang tinggi.

Hafidhuddin mencoba memberikan gambaran, korupsi dalam perpsektif ajaran Islam. Ia menyatakan, bahwa dalam Islam korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan.Pengertian al-fasad seniri dapat diterjemahkan sebagai segala perbuatan yang menyebabkan hancurnya kemashlahatan dan kemanfaatan hidup, seperti membuat teror yang menyebabkan orang takut, membunuh, melukai dan mengambil atau merampas harta orang lain. berdasarkan pendapat tersebut, Didin menegaskan bahwa korupsi sama buruk dan jahatnya dengan terorisme. Yang aneh, banyak kalangan tidak menyadarinya seolah-olah korupsi itu dianggap perbuatan kriminal biasa, sering dianggap perbuatan yang wajar.[2]

Dalam terjemahan Al-Quran edisi Inggris Marmaduke Pickthall menerjemahkan kata al-fasad dalam surah a-rum ayat 41 sebagai korupsi. Dalam b. Arab sendiri kata al-fasad mempunyai makna yang sangat luas, seperti kejahatan moral individual hingga ke kejahatan publik. Jadi, seseorang yang mabuk, Lalai mendirikan shalat, juga termasuk ke dalam fasad. Segala hal yang membuat kerusakan, baik secara individual maupun sosial bisa disebut fasad.[3]

Selain itu dalam istilah b.Arab, korupsi juga berasal dari kata al-ghulul. Menurut ibnu katsir kata al-ghulul pada asalnya bermakna khianat dalam urusan rampasan perang, mencuri dan lain sebagainya. Kemudian digunakan untuk setiap perbuatan khianat dalam urusan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kata ghulul digunakan untuk setiap pengambilan harta oleh seseorang secara khianat atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan kepadanya (tanpa seizin pemimpinnya atau orang yang menugaskannya).[4]

 

  1. Sebab-sebab seseorang melakukan korupsi

Para koruptor yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta adalah manusia biasa. Mereka mengalami pasang surut keimanan. Ketika keimanan mereka melemah, kecenderungan berbuat jahatpun menguat termasuk korupsi dan berbagai niat jahat lainnya. Ada beberapa faktor seseorang melakukan tindakan korupsi dan menistakan diri dalam menjalan tugas dan amanah perkerjaannya diantaranya :

  1. Lemahnya semangat keagamaan dan menurunnya kadar keimanan seseorang
  2. Mengikuti keinginan hawa nafsu dan hanyut dalam kelezatan dunia yang seolah-olah begitu indah lagi memperdayakan.
  3. Pembelaan dan nepotisme terhadap keluarga secara berlebihan sehingga mematiakan sikap jujur, rasa keadilan, perilaku amanah, dan profesionalisme dalam dunia pekerjaan.
  4. Menempatkan para pejabat yang kurang ikhlas dalam pengabdian dan kurang bertanggung jawab dalam mengemban tugas sehingga mereka banyak melaukan tindakan curang.
  5. Terpengaruh dengan gaya hidup yang glamor dan serba hedonis.
  6. Terpengaruh dengan pemikiran dan prinsip-prinsip hidup yang menyimpang dan matrealistis.
  7. Terpedaya dengan kehebatan materi dan kenikmatan harta sesaat. Bahkan muncul anggapan bahwa harta adalah segala-galanya.[5]

 

  1. Undang-undang Korupsi

Banyak undang-undang pidana yang mengatur masalah korupsi ini sebagai mana Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/061957 tentang tindak pidana koupsi. Tahun 1967 terbit undang-undang No. 24/Prp/1967 dan Kepres No. 228/1967 tentang pemberantasan korupsi. Demikian seterusnya sampai pada tahun 1998 terbit TAP MPR No. XI/MPR1998 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, tahun 1999 terbit UU No. 28/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tahun 2002 terbit UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tahun 2004 terbit kepres No. 59/2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan tahun 2005 terbit kepres No. 11/2005 tentang tim koordinasi pemberantasan Tipikor. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, dan dalam UU tersebut juga disebutkan sanksi bagi yang melanggar.[6]

Korupsi dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam undang-undang korupsi yang berlaku di Malaysia korupsi diartikan sebagai risywah yang dalam bahasa Arab bermakna suap.

Adapun dalam UU no. 31 tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001, disebutkan berbagai bentuk-bentuk/tindakan yang dianggap sebagai perbuatan korupsi, antara lain:

  1. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara, yakni tertera pada pasal 2 tentang melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara, juga pada pasal 3 tentang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara.
  2. Korupsi terkait dengan suap-menyuap, diantaranya pada pasal 5 ayat 1 tentang menyuap pegawai negeri, pasal 13 tentang memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pasal 5 ayat 2 tentang pegawai negeri menerima suap, pasal 6 ayat 1 huruf a tentang menyuap hakim, dan pasal 6 ayat 1 huruf b tentang menyuap advokat.
  3. Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, diantaranya pada pasal 8 tentang pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, pasal 9 tentang pegawai negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
  4. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan pemerasan, diantaranya pada pasal 12 tentang pegawai negeri memeras.
  5. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang, diantaranya pada pasal 7 ayat 1 tentang pemborong berbuat curang.
  6. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diantaranya pada pasal 12 huruf i tentang pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
  7. Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, diantaranya pada pasal 12 B tentang pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK.[7]

 

  1. Pandangan Al-Quran Terhadap Korupsi

Adapun ayat –ayat yang berkenaan dengan masalah korupsi antara lain:

  1. Surah Ali Imran / 3: 161

“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat ( dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat , niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkanya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi“ ( Ali Imran/ 3 : 161)

 

Menurut ibnu abbas, ayat ini diturunkan pada saat( setelah) perang badar. Orang-orang kehilangan kain tebal hasil rampasan perang. lalu sebagian mereka (kaum munafik), mengatakan bahwa rasulullah mungkin telah mengambilnya. Maka Allah menurunkan ayat ini dan beliau terbebas dari tuduhan tersebut. Tidak mungkin rasulullah melakukan hal seperti itu karena rasulullah suci dari segala bentuk khianat dalam penunaian amanah, pembagian rampasan perang, maupun dalam urusan lainnya. Khianat termasuk dosa besar dan nabi ma’shum dari perbuatan seperti itu.

Mengenai besarnya dosa perbuatan ini, ayat diatas mengatakan “barangsiapa yang berkhianat (dalam rampasan perang itu), maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dihianatinya itu

Ibnu katsir mengatakan “di dalamnya terdapat ancaman yang amat keras.” Meskipun ayat tersebut diturunkan terkait dengan harta rampasan perang, namun berlaku bagi semua tindakan korupsi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama.[8]

 

  1. Surah An-nissa ayat 29

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

 

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah swt melarang manusia untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Korupsi adalah salah satu tindakan yang mengambil harta orang lain dengan jalan bathil. Karena korupsi adalah salah suatu tindakan yang sangat merugikan orang banyak.

  1. Surah Al-Baqarah/ 2 : 188

 

Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. ( Al-Baqarah/2 : 188)

 

Tafsiran : menurut tafsir Nurul Qur’an yang dikarang oleh Alamah Kamal Faqih Imani, ayat diatas melarang kaum muslimin melakukan tindakan yang sangat buruk. Ayat ini memberi tahu bahwa tidak boleh memakan harta orang lain dengan tidak benar dan mencari harta dengan jalan yang salah. Selain itu tidak diperbolehkan merebut harta milik orang lain dengan jalan paksa dan tidak adil kemudian sang penindas (orang yang merebut harta) tersebut mengadu kepada para hakim sehingga mereka akan memberi para hakim sesuatu sebagai hadiah atau suap dengan tujuan memiliki harta orang lain dengan cara kekerasan. Apabila keadaan seperti itu maka telah melakukan dua kedzaliman besar : yaitu memakan hak orang lain dan penyuapan.[9]

 

  1. Hukuman dan Penyembuhan Korupsi

Pada dasarnya, Indonesia telah mengatur secara spesifik kejahatan korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan dalam ketentuan pidananya tertulis ancaman bagi pelaku korupsi adalah dihukum mati. Namun, pelaksanaan penegakkan undang-undang ini belumlah tercapai maksud dan tujuannya. Pemerintah seakan-akan saling melindungi apabila ada oknum yang tertangkap korupsi, sehingga masalah ini tidak pernah akan ada habisnya.

Seperti perseorangan atau korporasi yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara dipidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00, bahkan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana mati. Sedangkan perorangan atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau fasilitas yang ada padanya, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000

Dalam UU No. 20 tahun 2001 disebutkan bahwa menyuap pegawai negeri adalah korupsi, dan pelakunya di ancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 dan paling banyak Rp 250.000.000.00 dan memberi hadiah kepada pegawai negeri juga termasuk korupsi. Jadi segala bentuk penyuapan digolongkan kepada korupsi.

Adapun hukum memanfaatkan hasil korupsi, termasuk memakainya untuk konsumsi atau belanja pribadi dan keluarga, sumbangan sosial dan biaya ibadah, atau kepentingan lainnya, hukumnya sama dengan memanfaatkan harta hasil usaha yang haram seperti judi, mencuri, menipu, merampok, dan sebagainya. Dalam hal ini, ulama fiqih sepakat bahwa memanfaatkan harta yang diperoleh secara ilegal, tidak sah dan haram adalah haram, juga sebab pada prinsipnya harta tersebut bukan hak miliknya yang sah sehingga tidak berhak untuk menggunakannya meskipun dijalan kebaikan, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah: 188 dan Ali Imran: 130).

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Orang yang tak mengenal tanggung jawab dan mengotori dirinya dengan segala nafsu dan keinginan, sesungguhnya ia hanyalah hewan dalam kenyataan sebenarnya. Ini semua adalah hasil karena ia telah melupakan Allah, sehingga selanjutnya ia melupakan dirinya. [10] Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr: 19:

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Kalau perbuatan dosa yang pernah dilakukan itu adalah mencuri, merampok, korupsi, dan semacamnya, maka yang bersangkutan selain memohon ampunan Allah juga harus mengembalikan harta yang pernah diambilnya. Untuk mengembalikan harta itu tentu saja yag bersangkutan harus bekerja keras untuk memperoleh harta, terutama kalau harta yang dicuri, dirampok, atau dikorupsi itu sudah habis atau harta yang dimiliki tidak sebanyak harta yang pernah dicuri, dirampok atau dikorupsi, sehingga tidak cukup untuk dikembalikan.[11]

Pelaku korupsi dikategorikan melakukan jinayah kubro (dosa besar) dan harus dikenai sanksi dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan) atau diusir. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang sekali-kali amat dikutuk Allah SWT.[12]

Dalam fiqh jinayah, memang tidak ada nash yang secara khusus mencatat dengan jelas sanksi dari perbuatan korupsi. Namun, dalam pandamgan Islam, korupsi diidentifikasi dengan beragam bentuknya seperti fasad (kerusakan), ghulul (penggelapan), risywah (suap), ghasab (mengambil hak secara paksa), khiyanat (pengkhianatan), dan sariqah (pencurian). Dikarenakan sariqah tidak disamakan sepenuhnya degan perbuatan korupsi karena unsur-unsur korupsi tidaklah terpenuhi dalam jarimah korupsi, sehingga hukuman akan diganti dengan hukuman ta’zir. Jenis-jenis hukum ta`zîr yang dapat diterapkan bagi pelaku korupsi adalah; penjara, pukulan yang tidak menyebabkan luka, menampar, dipermalukan (dengan kata-kata atau dengan mencukur rambutnya), diasingkan, dan hukuman cambuk di bawah empat puluh kali. Khusus untuk hukuman penjara, Qulyûbî berpendapat bahwa boleh menerapkan hukuman penjara terhadap pelaku maksiat yang banyak memudharatkan orang lain dengan penjara sampai mati (seumur hidup).

Apabila para fuqaha dalam hukum pidana Islam konvensional (fiqh al-jinayat al-fiqh al-jinai) memasukkan ghulul dalam kategori tindak pidana (jarimah) ta’zir yang besar-kecilnya hukuman (‘uqubah) diserahkan kepada pemerintah dan hakim, hal itu dapat dipahami, mengingat kejahatan ghulul masih dalam skala kecil yang belum menjadi ancaman berarti. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa hukuman ta’zir kendatipun pada asalnya bertujuan untuk memberi pelajaran (lil al-ta’dib) bentuknya tidak harus selalu berwujud hukuman ringan. Seperti yang ditulis oleh Abd al-Qadir Awdah dalam Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, banyak fuqaha yang membolehkan pidana ta’zir dalam bentuk hukuman mati jika kepentingan umun menghendakinya (idza iqtadlat al-mashlahah al-’ammah taqrir ‘uqubah al-qatl). Dengan memperhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman ta’zir yang paling keras (hukuman mati) atas para koruptor kelas kakap dapat dibenarkan oleh Islam.

Sanksi yang diterapkan terhadap tindakan ghulul pada zaman Rasulullah saw lebih ditekankan pada sanksi moral. Pelaku ghulul akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dengan kata lain, bahwa perbuatan ini tidaklah dikriminalkan, melainkan hanya dengan sanksi moral dengan ancaman neraka sebagai sanksi ukhrawi. Ini lantaran pada saat itu, kasus-kasus ghulul hanya merugikan dengan nominal yang sangat kecil, kurang dari tiga dirham. Mungkin saja akan berbeda seandainya kasus ghulul memakan kerugian jutaan hingga miliaran rupiah, pasti akan ada hukuman fisik yang lebih tegas untuk mengatasinya.

Bagi para pelaku KKN di Indonesia bila memang terbukti bersalah dan dapat merugikan negara maka hukumannya haruslah setimpal dengan besarnya korupsi yang dilakukannya, sesuai amanah jabatan yang diembannya dan kadar kemudharatan yang ditimbulkannya serta kesalahan lain yang didukungnya. Tentunya, ia dapat dihukum berat bahkan sampai tingkat hukuman mati bila perlu dan bukan hanya sebatas hukuman potong tangan untuk menjerakan masyarakat dari praktik korupsi dan menyehatkan perekonomian sebagaimana telah dilaksanakan di negara-negara lain seperti Cina, Jepang, dan Korea Utara.

Melihat pengentasan tindakan korupsi di Indonesia yang kian tak kunjung padam, kiranya tidaklah bentuk hukumnya yang tidak tegas, namun pelaksanaan hukumnya yang tidak tegas direalisasikan. Pemerintah yang memiliki wewenang sebagai penegak hukum, tentunya ia harus mampu berlaku adil dan bijak dalam memutuskan perkara hukum sebagaimana yang telah tertera dalam undang-undang. Karena itu, yang menjadi titik tekan dalam hal ini adalah para penegak dan aparat hukum serta petinggi negara yang harus memberi contoh sebagai clean govenrment yang bebas dari KKN sehingga mampu memberantas koruptor dan menghukum berat para koruptor tanpa pandang bulu. Faktanya, pemerintah seakan-akan saling melindungi apabila ada oknum yang tertangkap korupsi, sehingga masalah ini tidak pernah akan ada habisnya.

 

[1] Durri Najaf Abadi, Jihad Melawan Korupsi, (Jakarta, Citra: 2008), Hal. 5.

[2] Mansyur Semma, Negara dan Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 33.

[3] Durri Najaf Abadi, Jihad Melawan Korupsi , ……. Hal 7

[4] Lajnah Ilmiah HASMI “ Haramnya korupsi”,lembaga buku kecil islami, Bogor : 2011. Hal 5.

[5] Lajnah Ilmiah HASMI,………………. Hal 9.

[6] http://www.academia.edu

[7] http://repository.usu.ac.id

[8] Lajnah Ilmiah HASMI………………. Hal 7

 

[9] Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Qur’an, (Jakarta, Al-Huda: 2003), hal.102

[10] Syahid Dastaghib, Menuju Kesempurnaan Diri, (Jakarta: Lentera, 2003, hlm. 69

[11] Sudirman Tebba, Bekerja dengan Hati, (Jakarta: Bee Media, 2006), hlm. 72.

[12] Mansyur Semma, Negara dan Korupsi,……………….. hlm. 33.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s